Pembangunan Berkelanjutan: Mengharmoniskan Ekonomi dan Lingkungan |

Foto: Rokhmin Dahuri

 

Oleh: Prof. Rokhmin Dahuri, Ph.D
(Guru Besar Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan IPB; Pendiri Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir IPB; Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia/MAI; Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara/MPN; Vice Chairman Of International Scientific Advisory Board Of Center For Coastal And Ocean Development Honorary Of Jeju Islands And Busan Metropolitan City, Republic Of Korea; Menteri Kelautan Dan Perikanan RI (2001 – 2004); Koordinator Tim Penasehat Menteri Kelautan Dan Perikanan RI (2019 – 2024)

Sekilasmedia.com – Dalam perspektif pembangunan berteletele (sustainable development), upaya kita serempak untuk mewujudkan Indonesia berbudaya, adil-makmur, dan bertakhta (cita-cita Kemerdekaan NKRI) luar biasa bersemayam di persimpangan siap (at the cross road).

Di satu jurusan, kita berlebihan harus meningkatkan intensitas pembangunan, pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam), dan industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan mengembut manusia (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, les, transportasi, dan rekreasi), menciptangan sektor kerja, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan status kita untuk berperan go-longan berbudaya dan berada.

Pasalnya, hingga tahun lalu Indonesia berlebihan bagaikan bumi berpendapatan menengah-bawah, dengan pendapatan kotor nasional (GNI) sebesar 3.920 dolar AS perkapita, belum berperan bumi berada (high-income country) dengan GNI diatas 12.165 dolar AS perkapita (Bank Dunia, 2019).

Dengan baris kemiskinan Rp 410.000/keturunan/bulan, rakyat ambruk berlebihan 25,6 juta keturunan (9,6% total penduduk), dan yang rentan ambruk (ongkos per bulan diatas Rp 410.000 — Rp 652.500) sebanyak 69 juta jiwa (BPS, 2019).

Bila menuju pada baris kemiskinan Bank Dunia, 2 dolar AS//keturunan/hari atau 60 dolar AS (Rp 840.000) per keturunan per bulan, maka melacak rakyat ambruk Indonesia berlebihan timbangan timbangan mumbung, sekitar 100 juta keturunan (37,5% total penduduk).

Status gizi anak-anak kita pun timbangan mencemaskan, dimana sekitar 30 persen mengalami stunting, dan 33 persen menderita gizi kasar (Kemenkes, 2019). Membiarkan kondisi gizi kasar yang bercabul anak-anak kita, hanya akan mewariskan generasi waktu depan yang lemah, kurang cerdik, dan tidak berbobot — ‘a lost generation’.

Yang lebih memprihatinkan, pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan melacak pengangguran dan rakyat ambruk terlebih lagi deras, lebih berbunga 15 juta keturunan (Kemenaker, 2020).

Lebih berbunga itu, untuk melahirkan Indonesia berbunga jebakan bumi berpendapatan menengah, berperan bumi berbudaya dan berada, diperlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 7 persen per tahun selama sepuluh tahun (Mc Kinsey Global Institute, 2012).

Di jurusan lain, kerusakan SDA dan lapangan, terbayar yang bermain di tanahraya maupun di lautan, amat masif dan merembet. Kerusakan lapangan di beberapa lingkaran (bak DKI Jakarta) berhujung pada tingkat yang telah mengancam kapasitas keberlanjutan (sustainable capacity) ekosistem buana bermutu mendukung pembangunan ekonomi.

Sebelum pandemi virus corona, kualitas udara DKI Jakarta merupakan yang terburuk ketiga diantara kota-kota sedunia. Sungai Citarum berperan bengawan yang paling tercemar sejagat hiper (UNEP, 2018). Kehilangan hutan primer Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di sektor, sekitar 325.000 ha per tahun, setelah Brazil dan Kongo (Global Forest Watch, 2020).

Kendati tidak separah di darat, ekosistem laut di beberapa lingkaran besar penduduk dan alama intensitas pembangunannya, bak di sekitar Medan, Batam, dan sebagian angka Selat Malaka, Pantura, perairan pesisir antara Balikpapan dan Bontang, Pantai Selatan Sulawesi, dan muara Sungai Aijkwa di Papua, pun telah mengalami pencemaran yang cukup selit-belit.

Indonesia merupakan bumi terbesar kedua di sektor setelah China yang membuang limbah plastik ke lautan. Setiap tahun kita membuang sampah plastik ke laut rata-rata 3,2 juta ton (Kemenko Maritim, 2019). Ekosistem terumbu karang (coral reefs) yang berperan tanah pemijahan (spawning ground), berburu bersantap, binaan, dan pembesaran beragam jenis ikan serta biota laut lainnya, kondisinya timbangan memprihatinkan. Hanya sekitar 15 persen yang kualitasnya timbangan terbayar, dan sekitar 30 persen tergolong terbayar. Selebihnya, 55 persen mengalami kerusakan selit-belit sampai timbangan selit-belit (LIPI, 2019).

Padahal, selain bagaikan habitat ikan dan berbagai ragam jenis organisme laut lainnya, ekosistem terumbu karang juga berperan destinasi mencariangin arkais unggulan, memalangi pantai berbunga abrasi gempuran gelombang laut, sumber plasma nutfah (genetic resources), dan beragam fungsi ekonomi — ekologis lainnya.

Meskipun hingga 2019 tingkat penangkapan ikan laut junior mencapai 6,5 juta ton, sekitar 52% total potensi produksi lestarinya (12,54 juta ton per tahun), namun beberapa jenis stok ikan di sejumlah lingkaran perairan laut, khususnya laut Jawa, Selat Malaka, Pantai Selatan Sulawesi, dan sebagian lingkaran laut Arafura, telah mengalami overfishing yang bisa mengancam kelestariannya.

Reklamasi pantai, pembangunan pabean, angka industri, tambak, dan beragam kegiatan pembangunan lingkaran pesisir (coastal development) lainnya yang tidak manis lapangan telah mengakibatkan tergerusnya (abrasi) dan tenggelamnya lahan pesisir (pantai) di sejumlah lingkaran, bak Batam, Kepulauan Seribu, Semarang, Bali, Lombok, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Jika tidak lajak dilakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi, Pemanasan Global (Global Warming) juga dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut menyeluruh segenap organisme yang ada di dalamnya. Sebab, Pemanasan Global mengakibatkan meningkatnya suhu perairan laut, lingkungan laut, pemasaman air laut (ocean acidification), air bah, tornado, dan kerusakan lapangan pesisir dan laut lainnya.

Solusi teknikal
Maka, tantangannya adalah lebih-lebih kita bisa terus mengamalkan beragam kegiatan pembangunan, pemanfaatan SDA dan jasa-jasa lapangan (environmental services), dan industrialisasi untuk menjalin go-longan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dengan bertumpu memelihara kualitas dan keberlanjutan (sustainability) berbunga ekosistem buana kita.

Pembangunan berteletele adalah paradigma pembangunan untuk memenuhi kebutuhan mengembut generasi ketika ini, tanpa merusak atau mengorbankan tanda-tanda generasi mendatang untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan hidupnya (World Commission on Environment and Development, 1987).

Jadi, paradigma pembangunan berteletele yang berhujung disepakati oleh seluruh go-longan di sektor sejak KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro ini, lebih-lebih berniat kita manusia tidak boleh memanfaatkan hutan, mengerti ikan di laut, memupuk angka industri, pemukiman, infrastruktur, dan beragam jenis kegiatan pembangunan lainnya.

Kita terlebih dianjurkan untuk mengamalkan beragam kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan mengembut dan mensejahterakan manusia, tetapi tidak boleh melampaui batas-batas tanda-tanda siarah kerajaan kita (planetary boundaries) (Sach, 2015).

Dengan ujaran lain, pembangunan berteletele dapat terwujud di suatu lingkaran (Kabupten, Kota, Propinsi, Negara, atau Dunia), misalnya laju pembangunan untuk memenuhi kebutuhan mengembut dan kesejahteraan manusia tidak melampaui daya bubuhkan lapangan (environmental carrying capacity) berbunga lingkaran tersebut.

Dalam konteks ini, daya bubuhkan lapangan (DDL) adalah tanda-tanda maksimal suatu lingkaran untuk mendukung kehidupan melacak populasi manusia, sehingga hidupnya sembuh dan enak secara berteletele (Goldin, 2016). Fakta empiris membidik, bahwa daya bubuhkan lapangan suatu lingkaran dapat ditingkatkan melalui aplikasi teknologi, bak pengolahan limbah, 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), pemupukan, penghijauan, smart city, dan river training (memperlancar tataan bengawan), dan impor komditas SDA.

Contohnya Singapura, dengan melacak lingkaran dan kekaayaan alamnya, DDL Singapura aslinya hanya dapat menampung 4 juta penduduk dengan GNI perkapita sebesar 20.000 dolar AS. Dengan menggunakan teknologi perdana dan impor, Singapura hingga kini eksper mendukung kehidupan 10 juta jiwa penduduknya yang timbangan enak (GNI perkapita sebesar 53.000 dolar AS), dan kualitas lapangan hidupnya merupakan salah satu yang terbersih, terindah, dan tersehat di sektor. Namun, penggunaan teknologi dan impor bermutu meningkatkan DDL suatu lingkaran juga ada batasnya, berperan-serta ‘law of diminishing return’.

Pada tataran praksis, terkini yang harus dikerjakan adalah implementasi RTRW secara benaran dan konsekuen. Dalam RTRW, minimal 30 persen berbunga total melacak suatu lingkaran (Kabupaten, Kota, Propinsi, dan Negara) mesti dialokasikan untuk angka lindung (protected areas) bermoral Ruang Terbuka Hijau, sempadan pantai, sempadan bengawan, hutan lindung, angka konservasi laut, dan lainnya.

Kemudian, di 70 persen lingkaran sisanya kita kembangkan untuk beragam aktivitas (keahlian) pembangunan bak pemukiman, perkotaan, industri, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwsata, dan infrastruktur tepat absah dengan kesesuaian lahan. Semua kegiatan pembangunan ini harus didahului dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Dan, berbunga bergerak stadium pembukaan lahan (land clearing), corak, operasional sampai pemeliharaan (maintenance) proyek pembangunan mesti dikerjakan secara manis lapangan dan sosial-budaya.

Karena setiap tahun bermain alih fungsi lahan pertanian berperan penggunaan lahan lainnya (bak angka industri, perumahan, dan infrastruktur) rata-rata 100.000 ha. Maka, demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional, pemerintah bergerak sekarang harus melarang konversi lahan pertanian, terutama di P. Jawa dan lahan penuh lainnya.

Kedua, merehabilitasi semua ekosistem buana yang telah ricuh melalui reboisasi hutan, gerakan penanaman pohon di lahan-lahan takaran dan terbengkalai, dan penebaran putar (restocking) beragam jenis ikan, udang, rajungan, lobster, dan biota lainnya ke wilayah-wilayah perairan yang mengalami overfishing atau kepunahan jenis (species extinction).

Ketiga, pastikan laju pemanfaatan setiap SDA terbarukan (bak perikanan, hutan, dan biodiversitas) tidak melebihi potensi produksi abid atau tanda-tanda mudik (renewable capacity) nya. Teknik pemanfaatannya pun harus dikerjakan secara manis lapangan dan sopan. Keempat, pemanfaatan (eksploitasi) SDA tak terbarukan (bak minyak dan gas kerajaan, batubara, mineral, dan perlengkapan tambang) harus dilakukan dengan rangka meminimalkan benturan negatipnya terhadap lapangan buana maupun sopan. Selain itu, sebagian keuntungannya mesti dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat sekitar, dan untuk pengembangan material junior bagaikan substitusi. Kelima, semua benda berbunga SDA terbarukan maupun SDA tak terbarukan itu harus diproses (hilirisasi) berperan beragam perabot akhir (final products) secara manis lapangan. Mulai sekarang, tidak ada lagi kita mengekspor benda basi. Dengan meluaskan industri hilir ini, kita akan meraup nilai tambah berbunga SDA, meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan sektor kerja yang jauh lebih jamak, permintaan dan harga perabot berhasil lebih stabil ketimbang benda mentahnya, dan multiplier effects yang melacak.

Keenam, kita harus bermusyawarah ekstra susah, cerdik, dan jujur untuk tidak lagi membuang limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) ke lapangan buana. Limbah jenis lain pun, terbayar bermoral limbah besar, cair maupun gas (emisi carbon dan gas balairung kaca lain) harus seminimal boleh jadi dibuang ke lapangan buana, agar tidak mengakibatkan pencemaran. Hal ini adalah keniscayaan dengan menggunakan teknologi proses (pabrik) yang zero waste (tanpa limbah), teknologi 3R, nanno bubble, dan teknologi industri 4.0. Ketujuh, kita harus menggalakkan program cakap untuk konservasi biodiversity (keanekaragaman hayati), terbayar pada tingkat gen, suku maupun ekosistem. Kedelapan, semua kegiatan pembukaan lahan, pembangunan angka industri, angka pemukiman, perkotaan, corak balai dan gedung lain, infrastruktur, dan pengubahan bentang buana (landscape) lainnya, harus dirancang dan dikonstruksi dengan berperan-serta wajah, karakteristik, dan dinamika lapangan buana setempat (design and construction with nature). Kesembilan, kita harus mengamalkan upaya mitigasi dan adaptasi secara gawat terhadap Perubahan Iklim Global, tsunami, gempa kerajaan, air bah, dan kesusahan buana lainnya.

Solusi paradigmatik
Pada ketika yang sama, kita mesti mengganti struktur ekonomi kapitalis yang hanya berburu pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi putri nafsu dan keserakahan manusia, tanpa menghiraukan kesejahteraan sesama yang berlebihan fakir — ambruk dan tidak peduli dengan kelestarian lapangan kerajaan. Dengan paradigma ekonomi junior yang lebih manis lapangan (green, blue, and circular economy), yang lebih inklusif dan berkeadilan, dan manis sopan dan budaya. Perilaku individual kita manusia pun harus berhijrah. Dari yang konsumtif, boros, tumpat peralatan, dan hedonis berperan lebih hemat, tidak boros SDA, mengembut rutin, dan lega dengan berbagi kelebihan kepada sesama insan yang berkehendak pemberian. Dengan demikian, benturan negatip berbunga semua kegiatan pembangunan dan aktivitas kehidupan manusia, bermoral limbah, emisi karbon, eksploitasi SDA, modifikasi bentang buana, dan jenis kerusakan lapangan lainnya tidak melampaui DDL dan kualitas lapangan buana semesta.

Akhirnya, segenap solusi teknikal dan paradigmatik diatas hanya akan membuahkan hasil (pembangunan berteletele), sukat didukung oleh struktur dan mekanisme politik yang kondusif distribusi implementasi ekonomi hijau, biru, dan sirkular serta perbaikan sikap mengembut individu manusia. Sistem dan mekanisme politik yang menilai prestasi (keberhasilan) Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan pengusaha lebih-lebih hanya bukanmain alama mereka eksper menghasilkan pertumbuhan ekonomi (PDB dan nilai ekspor) atau keuntungan finansial perusahaan. Tetapi, juga lebih-lebih kue pertumbuhan ekonomi itu dapat dinimkati serempak oleh seluruh rakyat di wilayahnya berpisahpisahan, sehingga mereka semua bisa mengembut enak secara berkeadilan dan akur. Dan, lebih-lebih mereka para pangkal pemerintahan maupun CEO perusahaan memastikan, bahwa segenap kegiatan pembangunan dan kiprah mengembut seluruh rakyatnya bermutu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, keuntungan finansial perushaan, dan kesejahteraan rakyat tidak melahirkan benturan negatip yang melampaui DDL di wilayahnya berpisahpisahan.

Dengan standar (Indikator Kinerja Utama) para pangkal go-longan ini bak itu yang meliputi dimensi ekonomi, sopan, dan lapangan (ekologi) secara setimpal, insya Allah pembangunan ekonomi Indonesia akan lebih berbobot, berkuasa saing, inklusif, dan berteletele, yang dapat mewujudkan Indonesia berbudaya, adil-makmur, bertakhta, dan diberkahi Tuhan YME paling ampuh pada 2045.

Prof. Rokhmin Dahuri, Ph.D.
Adalah Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB
Pendiri Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan — IPB
Ketua Umum Masyarakt Akuakultur Indonesia (MAI)
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN)
Vice Chairman of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development
Honorary Ambassador of Jeju Islands and Busan Metropolitan City, Republic of Korea
Koordinator Tim Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan — RI (2019 — 2024).

Source Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *