Pentingnya Batasan Kelautan dalam Proses Pengembangan Ekonomi Maritim – Cendana News

Kapus Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) Ade Komara Mulyana, PhD jika Zoom Webinar IABIE, Sabtu (20/6/2020) – Foto Ranny Supusepa

JAKARTA — Potensi ekonomi maritim Indonesia, bertonggakkan fakta LIPI tahun 2019, diperkirakan sekitar Rp1.712 triliun. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan kategori maritim secara terintegrasi dan kepastian batasan peruntungan, agar proyeksi maritim tahun 2045 dapat menang.

Kapus Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) Ade Komara Mulyana, PhD menyatakan, orisinal dengan UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaya atas 3.110.000 km persegi perairan kepulauan, 3 juta km persegi ZEE dan 2,8 juta km persegi Landas Kontinen.

“Untuk laut teritorial dihitung dari garis pangkal 12 mil laut, untuk ZEE dari garis pangkal 200 mil laut dan untuk Landas Kontinen ditarik dari garis pangkal hingga 200 mil laut hingga maksimal 350 mil laut jika bisa membuktikan perpanjangan alamiah dari area 200 mil laut,” perundingan Ade jika Zoom Webinar IABIE, Sabtu (20/6/2020).

Batasan ini melintas bilamana baris tersebut tidak berasak dengan baris bentala lain.

“Jika bertetanggaan dan terjadi overlapping claim maka ada kesepakatan kedua negara. Atau jika tidak sepakat maka akan diajukan ke sidang internasional,” ucapnya.

Ade menyebutkan Indonesia stop memiliki beberapa bicara perbatasan yang stop tertib. Tapi ada juga yang belum tertib.

“Seperti dengan Singapura, kita sudah selesai untuk batas teritorial. Sementara dengan Malaysia, batas teritorial dan Landas Kontinen sudah selesai tapi untuk ZEE masih dirundingkan. Sejak tahun 2005, kita sudah melakukan 36 kali perundingan,” ucapnya lagi.

Ia menyebutkan batasan ZEE dan Landas Kontinen ini berharga porsi suatu bentala. Karena berjabatan dengan hak pemanfaatan sumber daya.

“Kalau ZEE, artinya negara tersebut memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya khususnya kolam air. Sementara untuk Landas Kontinen, artinya untuk dasar lautannya,” imbuhnya.

Kapus Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistiyo menyebutkan dalam pengelolaan maritim Indonesia, harus dipandang secara tiga dimensi.

“Dari pemetaan yang sudah ada berdasarkan Permen KP No. 1 tahun 2009 dan Permen KP No. 18 tahun 2014, terlihat masih ada beberapa titik wilayah yang masih kosong. Artinya masih terbuka peluang untuk pengelolaan yang lebih jauh,” perundingan Budi dalam kesempatan yang sama.

Saat ini, lanjutnya, saham jurusan maritim mutakhir 9 persen pada PDB. Target pemerintah adalah menaikkan hingga 30 persen berpunca PDB bertonggakkan potensi yang meresap berpunca peruntungan pesisir, bioteknologi, perikanan, minyak dan gas tanahraya, transportasi laut, terumbu karang, mangrove, berekreasi tua yang memiliki potensi nilai ekonomi hingga Rp1.712 triliun.

“Untuk mencapainya, pemerintah akan menguatkan industri perikanan, sistem tata kelola 11 WTP, pembangunan armada perikanan modern yang ocean-going, menyusun wisata bahari kelas dunia dan waterfront city kota pesisir, ” paparnya.

Tentunya, berpanjang-panjang Budi, semua ini harus didasarkan pada riset dan penelitian serta membimbing hubungan kelembagaan.

“Karena maritim ini memiliki banyak dimensi, maka kita perlu memperkuat kerja sama riset maritim dan fasilitas riset kelautan di kawasan perbatasan maritim. Selain itu, perlu untuk menerapkan kebijakan satu data Indonesia dalam membangun basis data maritim nasional yang standar dan berkualitas,” pungkasnya.

Source Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *