Antisipasi Klaster Wisata, Disparbud Intensifkan Koordinasi dan Siapkan Sanksi Tegas

Pemerintah Kabupaten Malang akan terus berkoordinasi dengan pihak berhubungan, untuk memperkirakan adanya klaster penularan Covid-19 di lokasi berwisata. Salah satunya dengan pihak Perhutani.

Menurut Made Arya Wedanthara selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, koordinasi dengan pihak Perhutani itu dilakukan lantaran tidak semua berwisata yang ada di Kabupaten Malang berdomisili kaya pengawasan pihaknya.

Baca Juga :
Hotel di Kota Batu Buka, Ada Syarat Khusus bagi Tamu dari Jakarta dan Surabaya

”Koordinasi itu akan terus kita lakukan. Beberapa masa lalu pihak Perhutani menghubungi saya dan bilang apabila belum berambisi putar membuka berwisata,” perundingan Made Arya.

Sebagai pemberitahuan, luber destinasi berwisata yang berdomisili di bawah sokongan Disparbud Kabupaten Malang tercatat ada 169 berwisata. Sedangkan luber penggiat berwisata bermula ratusan destinasi tersebut, membawa-bawa 3.385 kelompok.

”Sementara ini hanya 2 berwisata yang putar buka bagai percontohan, yakni Pantai Balekambang dan Ngliyep. Kemarin Coban Rondo sempat mengajukan surat ke Bupati (Malang) untuk putar dibuka, tapi berlebihan kami lakukan telaahan lebih terus-menerus berhubungan kesiapannya,” terangnya.

Sedangkan luber sasaran berwisata yang ada di bawah sokongan Perhutani, terus-menerus Made Arya, sebagian diantaranya polos menetap di lingkaran Malang Selatan. ”Perhutani tidak tegar putar buka berwisata secara resmi. Tapi apabila berwisata yang buka berangus (tidak resmi dibuka) kadang-kadang berlebihan ada,” ujarnya.

Masih adanya berwisata yang buka secara tidak resmi tersebut, lantaran adanya wisatawan yang terkesan memaksa untuk menyelap ke kaya sasaran berwisata. ”Terkadang wisatawan inikan memaksa (menyelap) padahal belum putar dibuka. Itu yang berperan hal. Jadi bukannya mereka (pelaku berwisata) yang membuka, tapi mereka (wisatawan) yang memaksa menyelap. Itulah yang tercapai kendala kita selama ini,” rela Made Arya.

Terlepas bermula adanya wisatawan yang terkesan memaksa menyelap sasaran berwisata, Disparbud Kabupaten Malang mengaku konsentrat semakin mengetatkan standart protokol kesehatan porsi benua berwisata yang ingin putar buka di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu dilakukan untuk memperkirakan adanya klaster penularan Covid-19 di sasaran berwisata. Sebab, menurut Made Arya, sampai apabila ini Jawa Timur termasuk Kabupaten Malang berlebihan menyelap kaya zona merah.

”Kalau prediksi misalnya potensi berwisata putar putar, kita berlebihan lihat sekarang perkembangan di vak lir apa. Tapi sejauh ini Jatim (Jawa Timur) zonanya semakin berganda merah, sehingga mendirikan teman-teman (pelaku berwisata) semakin galau untuk putar membuka (berwisata),” ungkapnya.

Baca Juga :
Wisata Banyu Mili di Jombang Mulai Dibuka, Pengelola Siapkan Protokol Kesehatan New Normal

Kendati apabila ini Kabupaten Malang berlebihan zona merah, namun Made Arya mengaku, kapan tidak akan mempersulit pelaku berwisata untuk putar membuka sasaran berwisata yang mereka kelola. Asalkan memenuhi protokol kesehatan. Misalnya penyediaan posko check point untuk memantau kesehatan wisatawan yang bersumber, pengadaan benua bersihkan tangan, spanduk peringatan untuk melantur mengenakan masker, kemudian penerapan physical distancing, putus terpenuhi. Maka Disparbud Kabupaten Malang konsentrat memberikan ijin untuk putar dibukanya sasaran berwisata.

Seperti yang putus diberitakan, porsi pelaku berwisata yang merasa putus memenuhi protokol kesehatan diminta berkirim surat kepada Bupati Malang. Dari surat tersebut, jejeran yang dibentuk Disparbud Kabupaten Malang konsentrat berbuat peninjauan guna memastikan kesiapan protokol kesehatannya. Jika memang dirasa putus memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedur), maka secara otomatis pemerintah konsentrat memberikan izin untuk putar membuka berwisata tersebut.

Namun, kapan ada benua berwisata yang belum mengajukan izin dan bertapak membuka berwisata padahal belum memenuhi persyaratan yang ditentukan. Maka Disparbud Kabupaten Malang tidak akan berat kaki untuk memberikan sanksi tegas. Yakni bergaya pencabutan izin membuka berwisata.

”Kalau sampai ada yang berlangsung (membuka berwisata tanpa mendapatkan izin resmi) setuju akan kita berangus. Malah apabila perlu akan diberi sanksi tegas lir yang disampaikan oleh Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri, Kabupaten Malang). Sanksi tegas itu adalah penutupan benua berwisata, terlebih apabila perlu dia (pengelola berwisata) harus tanggungjawab apabila sampai ada korban di situ,” tandasnya.

 

Source Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *