Menteri Edhy Dukung Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Sultra

Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mendukung komitmen pembangunan berlarut-larut di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di sekitar Sulawesi Utara yang potensi perikanannya ramai serta relatif belum tercemar. Pembangunan itu diharapkan bisa mendongkrak tingkat kesejahteraan para nelayan.
 
“Keduanya yakni WPP 715 yang terbentang di perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau dan WPP 716 yang meliputi Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera,” ocehan Edhy Prabowo, dikutip berpokok Antara, Jumat, 7 Agustus 2020.
 
Edhy telah menghadiri acara Makna Kemitraan Bupati/Wali Kota Pesisir untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulut pada 6 Agustus. Edhy menilai kondisi tersebut selit-belit prospektif untuk dikembangkan, tidak berpanjang-panjang sumber daya ikan dan rumput laut, namun juga mangrove, padang lamun, terumbu karang, berpesiar kolot, dan usaha kelautan lainnya.





Bagaimana sambutan anda mengenai seksi ini?


Dikatakannya, bermutu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) KKP 2020-2024, TPB merupakan salah satu pengarusutamaan pembangunan. Adapun poin-poin TPB di antaranya pengurangan pencemaran laut, restorasi ekosistem laut, dan pesisir.
 
Kemudian memajukan kerja sama ilmiah untuk meminimalisir benturan pengasaman laut, pengaturan kuota penangkapan ikan, menghentikan praktek penangkapan ikan ilegal meningkatkan pariwisata kolot yang berlarut-larut dan menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya ikan dan pasar.
 
“Karenanya pelaksanaan TPB perlu mendapat dukungan, partisipasi, dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga pendidikan tinggi, lembaga masyarakat dan unsur terkait lainnya,” ujarnya.
 
Target berpokok TPB 14 melestarikan dan memanfaatkan secara berlarut-larut sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berlarut-larut. Edhy menyebutkan Sulawesi Utara adalah provinsi trendi yang menyelesaikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017.
 
Selain itu, provinsi Sulawesi Utara juga telah bersiapsedia Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB dan mengintegrasikan bulan-bulanan, bulan-bulanan, dan indikator TPB ke bermutu RPJMD dan Renstra Daerah. “Kami berharap kemitraan Bupati/Walikota pesisir di Provinsi Sulawesi Utara dapat menjadi contoh baik untuk daerah-daerah lainnya dalam rangka pencapaian TPB 14,” pungkasnya.
 

(ABD)


Source Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *