Biarkan Berkembang Dulu, Wisata Desa Belum Ditaget PAD – Radar Bromo

DRINGU, Radar Bromo – Belakangan potensi berpiknik desa di Kabupaten Probolinggo pergi dikembangkan. Hingga pergi dikenal dan dikunjungi munjung wisatawan. Potensi berpiknik yang ada belum dapat dibebani objek serupa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Sugeng Wiyanto menyuarakan, potensi berpiknik berlebihan bermutu bilik lingkup pengembangan dan pengelolaan pemiliki kelompok. “Wisata yang baru dirintis tentu masih jadi kewenangan pemilik wilayah. Yakni kecamatan dan pemerintah desa melalui BUMDes,” ujarnya.

Potensi berpiknik yang berperan besi berani perincian pengunjung, tidak serta merta membaiat salah satu sumber penghasil PAD. Masih ada tahapan yang harus dilalui hingga potensi tersebut berperan detinasi berpiknik yang terdata oleh Disporaparbud. Penguatan regulasi berkenaan dengan pengelolaan perlu dilakukan. Agar pengembangan yang dilakukan oleh pemilik kelompok dapat dilakukan secara maksimal.

“Pengenaan tarif yang ada di potensi wisata biasanya sudah sesuai dengan hasil musyawarah, dan digunakan untuk pengembangan wisata,” katanya.

Berkaitan dengan pengembangan potensi berpiknik, pihaknya mengapresiasi pemilik kelompok. Sebab berkembangnya berpiknik desa akan berpupuh pada meningkatkanya kesejahteraan genus. Proses pengembang potensi juga dapat dilakukan dengan menggunakan donasi desa. Sesuai dengan kebijakan pemerintah desa dengan mempertimbangkan skala prioritas.

“Sebenarnya pengembangan potensi wisata dapat dilakukan dengan dana yang telah dimiliki oleh desa. Namun kembali lagi pada keseriusan sejauh mana,” tandasnya.

Sugeng menambahkan, ramainya pengunjung yang bersumber berperan sebuah karena. Hal ini mendankan bahwa potensi berpiknik tersebut memiliki prospek yang bersih untuk dijadikan destinasi berpiknik terkini di Kabupaten Probolinggo. Ramainya pengunjung pun dapat dijadikan salah satu sumber untuk mengembangan berpiknik secara teliti oleh pemilik kelompok.

“Kalau ramai pengunjung berati wilayah itu potensial untuk dikembangkan. Untuk sumber PAD harus ditetapkan dalam Perda, jika tidak ada maka masih dikelola oleh desa. Kami mendorong agar regulasi pengeloaan dibuat dengan jelas,” pungkasnya. (ar/fun)

Source Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *